Makalah Hukum Laut Internasional

BAB 1

LATAR BELAKANG

Dalam mempelajari hukum laut internasional diharapkan mahasiswa dapat menguraikan secara singkat perkembangan konfrensi 1958, 1960, 1982.

Mahasiswa juga  dapat menguraikan Pembagian Laut secara vertikal  dan horizontal dan kompilasi atas keduanya.

Dalam hukum laut internasional sering ditemukan kasus-kasus yang diselesaikan oleh mahkamah internasional, seperti kasus yang akan diuraikan yaitu kasus selat corfu.

Kasus Selat Corfu (Inggris-Albania), angkatan laut inggris membersihkan selat corfu utara bulan oktober 1944, ditemukan ranjau. Bulan 12 1945 diperiksa kembali. Pada tanggal 22 oktober 1946 beberapa kapal seperti kapal perang inggris.di laut teluk, saranda saumerez menabrak ranjau dan kapal rusak berat, volege pun mengalami kerusakan akan tetapi berhasil menarik saumerez kembali ke corfu. 3 minggu kemudian, tanggal 13 November 1946 selat dibersihkan kembali 22 ranjau.

Pertanyaan :

1. Apakah inggris berhak menuntut ganti rugi dan kepada siapa tuntutan diajukan?

2. Atas dasar apa inggris menuntut ganti rugi?

3. Apakah tindakan inggris dalam kasus tersebut dapat dibenarkan dalam hukum laut internasional?

4. Dalam pasal berapa kasus tersebut dapat diselesaikan berdasarkan konvensi 1982?

BAB 2

PEMBAHASAN

1.   PERKEMBANGAN SECARA SINGKAT KONFRENSI 1958, 1960, 1982

Konferensi Hukum Laut PBB I

(1958) dan PBB II (1960)

• Resolusi Majelis Umum PBB tgl 21 Feb 1957 menyetujui untuk mengadakan konferensi Internasional tentang hukum laut pada bulan Maret 1958.

• Konferensi ini akhirnya diadakan pada tgl 24 Feb – 27 April 1958 yang dihadiri oleh 700 delegasi dari 86 negara, yang dikenal dengan

UNCLOS I (United Nations Convention on The Law of The Sea) atau konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut.

4 buah konvensi dari UNCLOS I

1. Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone) 􀃆 belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II

2. Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas)

a. Kebebasan pelayaran

b. Kebebasan menangkap ikan

c. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa

d. Kebebasan terbang di atas laut lepas

Konvensi ini telah disetujui.

3. Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention on fishing and conservation of the living resources of the high seas)

4. Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf)

• Pada 17 Maret – 26 April 1960 􀃆 UNCLOS II, membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan, sehingga perlu diadakan konferensi lagi.

Konferensi Hukum Laut PBB III

• Konvensi hukum laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica (10 Des 1982), ditandatangani oleh 119 negara.

• Ada 15 negara yang memiliki ZEE besar: Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, Uni Soviet, Jepang, Brazil, Mexico, Chili, Norwegia, India, Filipina, Portugal, dan Republik Malagasi.

Dalam dekade abad ke-20 telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan tentang hukum laut, diantaranya adalah:

1. Konferensi kodifikasi Den Haag (1930), di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa

2. Konferensi PBB tentang hukum laut I (1958) 􀃆 UNCLOS I

3. Konferensi PBB tentang hukum laut II (1960) 􀃆 UNCLOS II

4. Konferensi PBB tentang hukum laut III (1982) 􀃆 UNCLOS III

Kepentingan dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara negara di dunia membutuhkan pengaturan tatanan hukum laut yang lebih sempurna adalah:

• Modernisasi dalam segala bidang kehidupan

• Tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat

• Bertambah pesatnya perdagangan dunia

• Bertambah canggihnya komunikasi internasional

• Pertambahan penduduk dunia yang membawa konsekuensi bertambahnya perhatian pada usaha penangkapan ikan

Definisi Penting

• Laut teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia

• Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalamannya.

• Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan

berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.

• Laut lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

• Landas kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah di bawahnya, di luar perairan wilayah Republik Indonesia sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksploitasi kekayaan alam.

2.  PEMBAGIAN LAUT SECARA VERTIKAL  DAN HORIZONTAL

Menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 (UNCLOS 1982), laut dibagi secara horizontal dan vertical.

2.1  Laut secara horizontal

Dapat dibagi sebagai berikut:

a. Perairan pedalaman, yakni perairan yang berada di sisi dalam garis pangkal; ada 3 garis pangkal yaitu garis (garis pangkal normal,garis pangkal lurus,dan garis pangkal kepulauan atau archipilago).

b. Laut teritorial yakni jalur laut yang ada di sisi luar atau di sisi laut garis pangkal selebar tidak lebih dari 12 mil laut;

c. Zone tambahan yaitu jalur laut yang merupakan kelanjutan dari laut teritorial yang lebarnya tidak melebihi jarak 24 mil laut dari garis pangkal yang bersangkutan;

d. Zone ekonomi eksklusif yaitu jalur laut yang terletak di luar dan berdekatan dengan laut teritorial selebar 200 mil laut dari garis pangkal laut teritorial;

e. Laut lepas yaitu bagian laut yang tidak termasuk dalam zone ekonomi Eksklusif, laut teritorial atau perairan pedalaman.

2.2  Laut secara vertikal

Dapat dibagi sebagai berikut:

a. Ruang udara yang ada di atas laut;

b. Kolom air laut (water coloumn);

 c. Dasar laut (sea bed), Tanah di bawah dasar laut (subsoil) Dasar laut dan tanah dibawahnya dibagi lagi secara horizontal menjadi:

1. Dasar laut dan tanah dibawahnya dari bagian laut secara horizontal; 2. Landas Kontinen, yakni dasar laut dan tanah di bawahnya sampai kejauhan batas landas kontinennya (continental margin) atau sejauh 200 mil laut atau 350 mil laut dari garis pangkal laut teritorial; 3. Area kawasan yakni laut dan dasar samudera dalam tanah dibawahnya yang ada di luar batas juridiksi nasional.

2.3  Kompilasi antara keduanya:

       Pembagian laut secara horizontal dan vertikal tersebut di atas memberikan hak-hak yang berbeda beda kepada pemilik kedaulatan laut tersebut dan hubungannya dengan negara lain.

3.   KASUS SELAT CORFU

Kasus ini berawal ketika pada tanggal 15 Mei 1946, dua kapal perang Inggris jenis penjelajah, HMS Orion dan HMS Superb, saat melakukan navigasi rutin ke arah selatan melalui bagian utara Selat ditembaki oleh artileri pantai Albania. Pemerintah Inggris kemudian melalui saluran-saluran diplomatik yang dimilikinya mengajukan keberatan atas tindakan yang dilakukan oleh Albania tersebut, serta menyatakan bahwa hak lintas damai melalui selat internasional adalah merupakan hak yang dikenal dalam hukum internasional. Membantah pernyataan pemerintah Inggris tersebut, pemerintah Albania kemudian menolak dengan tegas anggapan Selat Corfu adalah merupakan selat intrnasional dan menyatakan bahwa setiap kapal asing baik itu kapal perang maupun kapal dagang tidak berhak untuk melaluinya karena Selat Corfu merupakan wilayah perairan laut teritorial Albania sehingga setiap kapal yang akan melaluinya harus melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dan atau izin dari pemerintah Albania. Mendapatkan pernyataan tersebut pemerintah Inggris kemudian tetap pada pandangan sebelumnya yaitu bahwa Selat Corfu adalah merupakan selat internasional karena menghubungkan dua bagian laut bebas. Selain itu pemerintah Inggris  juga mengingatkan pemerintah Albania bahwa apabila artileri pantai pada waktu yang akan datang kembali menembaki kapal-kapal perang Inggris yang melalui Selat Corfu, kapal-kapal Inggris akan diperintahkan untuk membalasnya. Pada tanggal 22 Oktober 1946 pemerintah Inggris kembali mengirim kapal-kapal perangnya melalui Selat Corfu. Dua kapal perang jenis penjelajah, yaitu HMS Mauritius dan HMS Leander serta dua kapal perang jenis perusak, yaitu HMS Saumarez dan HMS Volage. Pada saat keempat kapal perang tersebut melaksanakan lintas pelayarannya, salah satu dari kapal perangnya kemudian, yaitu HMS Saumarez terkena ranjau yang mengakibatkan rusaknya kapal perang tersebut serta menewaskan beberapa awak kapal. Setelah terjadinya peristiwa tersebut pihak Inggris kemudian pada tanggal 12 dan 13 November 1946 memberitahukan pemerintah Albania bahwa mereka akan melakukan operasi pembersihan terhadap ranjau-ranjau yang terdapat di Selat Corfu. Pihak albania menjawab pemeritahuan tersebut dengan menyatakan bahwa pemerintah Albania tidak akan memberikan persetujuannya terhadap operasi pembersihan ranjau tersebut, kecuali terhadap operasi pembersihan yang dilakukan di luar wilayah perairan Albania. Berkaitan atas terjadinya peristiwa ledakan ranjau yang merusak kapal perang dan awaknya tersebut, pemerintah Inggris kemudian mengajukan gugatan pertanggung jawaban terhadap pemerintah Albania atas terjadinya peristiwa tersebut ke Mahkamah Internasional. Pada saat persidangan kemudian, dalam pembelaannya pemerintah Albania menolak bertanggung jawab atas apa yang terjadi dengan kapal perang Inggris tersebut. Argumentasi utama yang diajukan adalah bahwa pemerintah Albania sama sekali tidak mengetahui adanya, ranjau di perairan Selat Corfu. Selain itu menurut pihak albania pada saat terjadinya peristiwa tersebut telah terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan Albania, karena lintas pelayaran yang dilakuan kapal perang Inggris adalah merupakan lintas tidak damai. Alasan-alasan yang diajukan untuk mendukung hal tersebut meliputi :

1. Lintas kapal perang Inggris adalah tidak merupakan lintas biasa, akan tetapi lebih tepat merupakan sebuah misi politik;

2. Kapal-kapal tersebut pada saat berlayar melalui Selat Corfu melakukan manuver dalam formasi perang;

3. Posisi senjata-senjata yang ada diatas kapal perang pada saat itu tidak konsisten dengan prinsip hak lintas damai;.

4. Kapal-kapal perang Inggris tersebut pada saat melakukan lintasnya menempatkan awaknya dalam posisi siap untuk beraksi;

5. Apabila dilihat dari jumlah kapal dan persenjataan yang dimiliki yang melebihi jumlah seharusnya, dan menunjukan keinginan untuk melakukan intimidasi dan bukan semata-mata hanya untuk melintas;

6. Kapal-kapal perang Inggris tersebut telah menerima perintah untuk mengamati dan melaporkan keadaan pertahanan di pantai dan perintah tersebut dilaksanakan pada saat kapal perang tersebut melintas. Sementara itu sebaliknya pihak Inggris dalam persidangan menerangkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihaknya dengan mengirim kapal-kapal perang melalui Selat Corfu adalah semata-mata dalam rangka menegaskan haknya untuk melaksanakan lintas melalui Selat Corfu yang adalah merupakan selat internasional yang secara tidak adil telah diingkari oleh pemerintah Albania. Bahwa pihak Inggris tidak terikat untuk tidak menggunakan hak lintasnya, dimana pemerintah Albania telah secara ilegal mengingkarinya. Selanjutnya mengenai saat terjadinya peristiwa, dimana disebutkan oleh

pihak albania bahwa kapal-kapal perang Inggris telah melaksanakan lintas tidak damai adalah tidak benar. Semua senjata dimiliki kapal-kapal perang Inggris selama melaksanakan lintas dalam posisi tidak untuk digunakan dan tidak berisi serta tidak diarahkan ke pantai. Meskipun demikian pemerintah Inggris mengakui berkaitan dengan pelaksanaan operasi pembersihan ranjau setelah peristiwa ledakan ranjau, pemerintah Inggris tidak pernah meminta persetujuan pihak Albania dan tidak pula melakukan pemberitahuan kepada organisasi intelrnasional yang berkaitan dengan pembersihan ranjau. Akan tetapi hal trsebut terpaksa dilakukan karena mengingat keadaan yang mendesak. Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. Mahkamah Internasional kemudian memberikan putusan mengenai “Kasus Selat Corfu”,

sebagai berikut:

1.Menyatakan Republik Rakyat Albania bertanggung jawab berdasarkan hukum internasional atas terjadinya peritiwa ledakan ranjau yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1946 di perairan Albania dan terhadap kerugian serta hilangnya jiwa yang mengakibatkan oleh peristiwa tersebut;

2. Menyatakan Kerajaan Inggris tidak melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan Republik Rakyat albania atas dasar tindakan-tindakan Angkatan Laut Kerajaan Inggris di perairan Albania pada tanggal 22 Oktober 1946.

3. Menyatakan atas dasar tindakan-tindakan yang dilakukan oleh angkatan laut Inggris di perairan laut Albania dalam suatu operasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 November 1946, bahwa kerajaan Inggris telah melanggar kedaulatan Republik Rakyat Albania. Beberapa point penting yang dapat diambil dari kasus Selat Corfu, khususnya yang berkaitan dengan masalah pengaturan lintas pelayaran kapal perang pada masa damai antara lain :

1. Bahwa kasus Selat Corfu telah melahirkan suatu prinsip, sesungguhnya dalam hukum kebiasaan internasional, kapal perang pada masa damai memiliki hak lintas damai melalui selat internasional, dan bahwa tidak boleh ada penangguhan lintas damai melalui selat demikian.

2. Selain itu kasus Selat Corfu menghasilkan precedent baru mengenai kriteria lintas damai, dimana kriteria lintas damai tidak semata-mata didasarkan atas kriteria subyektif dari negara pantai, akan tetapi terdapat suatu penilaian yang obyektif, yaitu bahwa suatu lintas dapat dianggap lintas damai selam dilakukan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan ancaman terhadap negara pantai. Bahwa tidak sepenuhnya benar jika kapal perang melalui wilayah perairan negara lain, maka ia berarti melakukan lintas tidak damai, demikian pula sebaliknya.

3. Bahwa yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dengan mengirim sejumlah kapal perang ke Selat corfu, merupakan salah satu bentuk penggunaan kapal perang pada masa damai yang berkaitan dengan fungsi diplomasi kapal perang. Ketika Albania melakukan tindakan yang dianggap merugikan pihak Inggris. 

BAB 3

KESIMPULAN

Bahwa pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai  kasus selat Corfu dapat terjawab yaitu :

1.      Bahwa Inggris berhak menuntut ganti rugi kepada Albania berdasarkan hukum internasional.

2.      Inggris menuntut ganti rugi Atas dasar terjadinya peritiwa ledakan ranjau yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1946 di perairan Albania dan terhadap kerugian serta hilangnya jiwa yang mengakibatkan oleh peristiwa tersebut;

3.      Bahwa tindakan inggris dalam kasus :

-       Menuntut ganti rugi atas terjadinya peritiwa ledakan ranjau yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1946 di perairan Albania dan terhadap kerugian serta hilangnya jiwa yang mengakibatkan oleh peristiwa tersebut adalah dibenarkan dalam hukum laut internasional.

-       Tindakan-tindakan Angkatan Laut Kerajaan Inggris di perairan Albania pada tanggal 22 Oktober 1946 adalah dibenarkan dalam hukum laut internasional. (Menyatakan Kerajaan Inggris tidak melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan Republik Rakyat albania)

-       Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh angkatan laut Inggris di perairan laut Albania dalam suatu operasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 dan 13 November 1946, tidak dibenarkan dalam hukum laut internasional karena kerajaan Inggris telah melanggar kedaulatan Republik Rakyat Albania.

4.   Kasus tersebut dapat selesaikan berdasarkan konvensi 1982 Pada pasal sebagai berikut:

-     Pasal 19 ayat 1 : Lintas adalah damai sepanjang tidak merugikan bagi kedamaian, ketertiban atau keamanan Negara pantai. Lintas tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Konvensi ini dan peratruan hukum internasional lainnya.

Ayat 2 : Lintas suatu kapal asing harus dianggap membahayakan kedamaian, ketertiban atau Keamanan Negara pantai, apabila kapal tersebut di laut teritorial melakukan salah satu kegiatan sebagai berikut :

a.   setiap ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Negara pantai, atau dengan cara lain apapun yang merupakan pelanggaran asas hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;

b.   setiap latihan atau praktek dengan senjata macam apapun;

c.   setiap perbuatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang merugikan bagi pertahanan atau keamanan Negara pantai;

d.   setiap perbuatan propaganda yang bertujuan mempengaruhi pertahanan atau keamanan Negara pantai;

j.   kegiatan riset atau survey;

l.    setiap kegiatan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan lintas.

-     Pasal 24 Ayat :

1.    Negara pantai tidak boleh menghalangi lintas damai kapal asing melalui laut teritorial kecuali sesuai dengan ketentuan Konvensi ini. Dalam penerapan Konvensi ini atau setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai Konvensi ini, Negara pantai khususnya tidak akan :

a.      menetapkan persyaratan atas kapal asing yang secara praktis berakibat penolakan atau pengurangan hak litas damai; atau

b.      mengadakan diskriminasi formal atau diskriminasi nyata terhadap kapal Negara manapun atau terhadap kapal yang mengangkut muatan ke, dari atau atas nama Negara manapun.

2.    Negara pantai harus mengumumkan secara tepat bahaya apapun bagi navigasi dalam laut teritorialnya yang diketahuinya.

-     Pasal 25 Ayat:

1.   Negara pantai dapat mengambil langkah yang diperlukan dalam laut teritorialnya untuk mencegah lintas yang tidak damai.

2.   Dalam hal kapal menuju perairan pedalaman atau singgah di suatu fasilitas pelabuhan di luar perairan pedalaman, Negara pantai juga mempunyai hak untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran apapun terhadap persyaratan yang ditentukan bagi masuknya kapal tersebut ke perairan pedalaman atau persinggahan demikian.

3.   Negara pantai, tanpa diskriminasi formil atau diskriminasi nyata di antara kapal asing, dapat menangguhkan sementara dalam daerah tertentu laut teritorialnya lintas damai kapal asing apabila penangguhan demikian sangat diperlukan untuk perlindungan keamanannya, termasuk keperluan latihan senjata. Penangguhan demikian berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya.

-     Pasal 29 : Untuk maksud Konvensi ini “kapal perang” berarti suatu kapal yang dimiliki oleh angkatan bersenjata suatu Negara yang memakai tanda luar yang menunjukkan ciri khusus kebangsaan kapal tersebut, di bawah komando seorang perwira yang diangkat untuk itu oleh Pemerintah Negaranya dan yang namanya terdapat di dalam daftar dinas militer yang tepat atau daftar serupa, dan yang diawaki oleh awak kapal yang tunduk pada disiplin angkatan bersenjata reguler.

-     Pasal 30 : Negara pantai oleh kapal perang asing Apabila sesuatu kapal perang tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Negara pantai mengenai lintas melalui laut teritorial dan tidak mengindahkan permintaan untuk mentaati peraturan perundang-undangan tersebut yang disampaikan kepadanya, maka Negara pantai dapat menuntut kapal perang itu segera meninggalkan laut teritorialnya.

-     Pasal 52 ayat :

1.   Dengan tunduk pada ketentuan pasal 53 dan tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 50, kapal semua Negara menikmati hak lintas damai melalui perairan kepulauan sesuai dengan ketentuan dalam Bab II, bagian 3.

2.   Negara Kepulauan dapat, tanpa mengadakan diskriminasi formal maupun diskriminasi nyata diantara kapal asing, menangguhkan sementara lintas damai kapal asing di daerah tertentu perairan kepulauannya, apabila penangguhan demikian sangat perlu untuk melindungi keamanannya. Penangguhan demikian akan berlaku hanya setelah diumumkan sebagaimana mestinya.

DAFTAR ISI

BUKU:

Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Laut Internasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman – Penerbit Binacipta, 1986.

Melda Kamil Ariadno, Hukum Internasional Hukum yang Hidup, Penerbit Diadit Media, Jakarta, 2007.

PRODUK PERADILAN AGAMA

PRODUK PERADILAN  AGAMA     


Pada masa penjajahan Belanda hingga menjelang akhir tahun 1989, Pengadilan Agama di Indonesia exis tanpa Undang-Undang tersendiri dan terkesan hanya sebagai lembaga hukum pelengkap yang bertugas menceraikan dan merujukkan saja. Setiap kasus waris yang timbul di masyarakat, hanya diberikan “fatwa waris” bukan penetapan apalagi putusan dari Pengadilan  Agama berwenang. Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan Peradilan di negara RI. Selain itu, UU tersebut melengkapi UU  Agung No. 14 Tahun 1985, UU Peadilan Umum No. 2 Tahun 1986 dan UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 5 Tahun 1986.Memang agak terlambat lahirnya UU No. 7 tersebut dibandingkan dengan landasan lain bagi Peradilan Umum, PTUN dan lainnya. Namun demikian, dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedudukan dan kekuasaan Pengadilan Agamasetara dengan Lembaga Pengadilan lainnya. Materi Hukum Acara Peradilan Agama, disampaikan pada tanggal 7 Agustus 2008 pada PKPA terselenggara atas kerjasama antara PBHI-PERADI. Yang patut disayangkan, UU No. 7 tersebut mengandung beberapa kelemahan. Diantaranya, terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri; Pengadilan Agama tidak berwenang menangani sengketa hak milik dsb. Dengan adanya desakan dari praktisi hokum maupun masyarakat yang beragama Islam, maka lahirlah UU No. 3 Tahun 2006 yang merevisi dan melengkapi UU No. 7 tentang Peradilan Agama di Indonesia.

A. Pengertian putusan

Putusan disebut vonnis (Belanda) atau al-qada’u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya  dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk Pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau jurisdiction cententiosa.

Putusan Peradilan Perdata ( Peradilan Agama adalah Peradilan Perdata ) selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah utuk melakukan sesuatu, atau untuk berbuat sesuatu, atau untuk melepaskan sesuatu, atau menghukum sesuatu. Jadi dictum vonis selalu bersifat condemnatoir artinya menghukum, atau bersifat constitutoir artinya menciptakan.

Perintah dari Pengadilan ini, jika tidak dituruti dengan suka rela, dapat diperintahkan untuk dilaksanakan secara paksa yang disebut di eksekusi.

Bentuk dan Isi Putusan

Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut:

a.       Bagian kepala putusan.

b.      Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara.

c.       Identitas pihak-pihak.

d.      Duduk perkaranya (bagian posita).

e.      Tentang pertimbangan hokum.

f.        Dasar Hukum.

g.       Diktum atau amar putusan.

h.      Bagian kaki putusan.

i.         Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.


a.       Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau kalau salinan, adalah SALINAN PUTUSAN. Baris di bawah  dari kata itu adalah Nomor Putusan, yaitu menurut nomor urut pendaftaran perkara, diikuti  garis miring dan tahun pendaftaran perkara , misalnya Nomor 79/1983, artinya perkara urutan ke-79  dalam tahun 1983, walaupun tanggal diputusnya perkara mungkin saja tahun 1984. Nomor  urut pendaftaran gugatan maupun permohonan mempergunakan satu buku yang disebut Buku Pendaftaran Perkara.

Baris selanjutnya adalah tulisan huruf besar semua yang berbunyi BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM, untuk memenuhi perintah Pasal  57 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989. Menurut pasal tersebut, ditulis dengan huruf besar semua tanpa disertai kode bacaan harakat panjang atau pendek sebagai ayat dari Alquran.

Baris di bawah lagi adalah tulisan yang berbunyi DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA sebagai memenuhi Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970 dan Pasal 57 ayat (2) UU Nomor  7 tahun 1989.

b.   Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Sesudah yang tersebut di butir a, maka dicantumkan pada baris selanjutnya nama Pengadilan Agama yang memutus yang sekaligus disertai menyebutkan jenis perkara, misalnya “Pengadilan Agama Palembang, yang telah memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, perkara gugatan cerai.”

Penyebutan perkara yang bersifat gugatan kumulatif cukup menyebutkan saja induk perkaranya. Misalnya perkara gugatan cerai yang disertai nafkah istri, nafkah anak, nafkah iddah, harta bersama, dapat disebut saja “perkara gugatan cerai”.

c.    Identitas Pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat, lalu identitas tergugat. Pemisah keduanya itu ialah dengan tulisan dalam baris tersendiri yang berbunyi “Berlawanan dengan.”

Identitas pihak ini meliputi nama, bin/binti siapa (nama dan bin/binti ditulis dengan huruf besar semua), alias atau julukan (kalau ada), umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir, sebagai penggugat atau tergugat. Jika kumulasi penggugat atau kumulasi tergugat, sebutkan sebagai penggugat atau ter gugat ke berapa, misalnya Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II dan sebagainya. Jika memakai kuasa, sebutkan identitas Pemegang kuasa itu, barangkali berikut nomor dan tanggal surat kuasanya.

Kalau dalam proses conventie dan reconventie atau intervensi atau vrijwaring, status pihak tersebut harus disebutkan pula, misalnya “yang dulu sebagai penggugat dalam conventie, kini sebagai tergugat dalam reconventie.”

d.   Duduk Perkaranya (Bagian Posita)

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban tergugat, keterangan saksi danhasil dari Berita Acara siding selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga dicantumkan alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak-pihak.

Ingat, pengadilan di bagian ini belum memberikan penilaian atas alat-alat bukti melainkan hanya mencantumkan hubungan atau atau peristiwa hukum serta dalil-dalil atau alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak.

Sekalipun perkara reconventie atau intervensi atau vrijwaring misalnya, tentang duduk perkaranya tidak perlu dipisah-pisah-kan tersendiri, jadi tidak perlu “duduk perkaranya dalam conventie” dan  “duduk perkaranya dalam reconventie” dibuat sendiri-sendiri. Begitu pula dalam intervensi atau vrijwaring. Tegasnya gabung saja dalam satu duduk perkaranya yang mencakup keseluruhan, yang memuat hal-hal yang disebutkan di atas tadi.

e.   Tentang Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukannya harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara karena kalah.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan Negara disusun menurut urutan derajatnya, misalnya Undang-Undang didahulukan dari Peraturan Pemerintah, lalu urutan tahun terbinya , misalnya UU Nomor 14 tahun 1970 didahulukan dari UU Nomor  I tahun 1974. Sebut title peraturan perundang-undangan tersebut tentang apa, tahun dan nomor Lembaran Negaranya.

Dasar hukum syara’ usahakan mencarinya dari Alquran, Hadis, Qaul Fuqaha, yang diterjemahkan juga menurut bahasa hokum. Mengutip Alquran harus menyebut nomor surat, nama surat, nomor ayat. Mengutip Hadis harus menyebut siapa sanad-nya, bunyi matannya, siapa pentakhrijnya dan disebutkan pula dikutip dari kitab apa. Kitab ini harus disebut siapa pengarang, nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya. Mengutip qaul fuqaha’ juga harus menyebut kitabnya selengkapnya seperti di atas, apalagi bukan tidak ada kitab yang sama judulnya tetapi lain pengarangnya.

Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan Negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. dalil syar’y bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (I) UU Nomor 14 tahun 1970.

f.     Diktum atau Amar  Putusan

Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar.

Isi diktum atau amar putusan bias terdiri dari beberapa point, tergantung kepada petita (tuntutan) penggugat dulunya. Jika perkara reconventie atau intervensi atau vrijwaring maka diktum ini harus dipecah dalam dua bagian, yaitu diktum dalam conventie dan dictum dalam reconventie, atau diktum dalam gugatan asal dan diktum dalam interventie,atau diktum dalam gugatan asal dan diktum dalam vrijwaring, kecuali kalau putusan pengadilan memang dijadikan dua putusan (sekalipun diselesaikan bersama-sama dalam satu proses).

Walaupun intinya putusan bersifat condemnatoir tetapi biasa juga ada unsur declaratoir atau constitutoir, hal itu tergantung dari petita penggugat. Misalnya, menerima gugatan penggugat (declaratoir), menyatakan sah ta’liq talaq sudah terwujud atau sudah terlanggar (declaratoir), menceraikan penggugat dan tergugat (constitutoir), menghukum tergugat untuk membayar nafkah idah (condemnatoir), menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara (condemnatoir).

Harus diingat, amar putusan untuk diktum pertama  dan terakhir selalu sama. Diktum pertama ialah tentang formal perkara apakah diterima oleh pengadilan atau tidak yaitu dilihat dari segi syarat-syarat formal pengajuan perkara. Diktum terakhir selalu tentang menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara, kecuali untuk perkara di bidang perkawinan selalu dibebankan kepada penggugat atau pemohon. Diktum di tengah-tengah, di antara diktum pertama dak diktum terakhir, itulah putusan tentang pokok perkara.

Banyaknya Diktum pada amar putusan, boleh dikatakan sama dengan banyaknya petita penggugat, sebab pengadilan tidak boleh mengurangi atau menambahnya gugatan dan tiap butir petita mesti diadili.

Amar putusan dalam reconventie atau dalam intervensi atau dalam vrijwaring, sesuaikan saja dengan petita penggugat dalam reconventie, dalam intervensi dan dalam vrijwaring.

g.    Bagian Kaki Putusan

Bagian kaki putusan yang dimaksudkan ialah dimulai dari kata-kata “Demikianlah putusan Pengadilan Agama….”

Yang perlu diingatkan di sini ialah dalam hal tanggal diputus perkara dalam permusyawaratan majelis hakim berlainan dengan tanggal putusan diucapkan, sebab hal itu membawa perubahan kepada “bagian kaki” putusan, apalagi jika berlainan hakim yang memutus dalam musyawarah majelis hakim dengan yang mengucapkan keputusan di samping berlainan tanggal musyawarah dan tanggal pengucapan putusan.

h.   Tanda Tangan Hakim dan Panitera dan Perincian Biaya

Pada asli putusan, semua hakim dan dan panitera siding harus bertanda tangan tetapi pada Salinan Putusan, hakim dan panitera hanya “ttd” (tertanda) atau “dto” (ditandatangani oleh), lalu dibawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada pengadilan itu dan dibubuhi stempel).

Salinan putusan akan diberikan kepada pihak-pihak atau akan dikirim ke tingkat banding (kalau terjadi banding dan untuk laporan) atau akan dikirim ke Mahkamah Agung (kalau terjadi kasasi atau peninjauan kembali). Asli Putusan tetap disimpan pada Pengadilan Agama, disatukan dalam berkas perkara yang sudah diminitur.

Patut diingatkan kembali, jika terjadi kelainan hakim yang memutus dalam permusyawaratan majelis hakim dengan hakim yang mengucapkan keputusan maka yang menandatangani pada asli Putusan adalah hakim-hakim dan panitera siding pada waktu pengucapan keputusan.

Yang dimaksud dengan perincian biaya di sini ialah perincian biaya yang tercantum di bagian kiri bawah dari keputusan, bukan yang tercantum dalam diktum, Yang tercantum dalam diktum adalah biaya total sedangkan yang disebut terdahulu itu adalah rinciannya.

Menurut Pasal  90 ayat (1) UU No.7 tahun 1989, rincian biaya tersebut meliputi:

a.    Biaya kepaniteraan dan materai;

b.   Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan pengambil sumpah;

c.    Biaya untuk pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan lain yang diperlukan;

d.   Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas perintah pengadilan.

Dulu sebelum berlakunya UU No.7 tahun 1989, Peradilan Agama masih ragu-ragu dalam mengartikan “biaya perkara” sehingga pencantumannya pada diktum keputusan berikut rinciannya tidak sesuai dengan biaya yang nyatanya dipungut/diperlukan.

Perincian biaya ini perlu agar umum mengetahui  jelas biaya perkara yang dimaksudkan, sekaligus sebagai bahan control.

3.    Putusan Sela

Apa yang  telah diuraikan di butir 2. Di muka, adalah tentang putusan akbir atau eind-vonnis, tetapi sebelum sampai kepada putusan akhir kadang-kadang majelis harus mengambil putusan sela terlebih dahulu, karena ada hal-hal yang mengharuskan demikian. Putusan sela ini adayang menyebutnya interlocutoir dan ada pula yang menyebutnya tussen vonnis.

Perlunya putusan sela ini misalnya:

a.       Adanya eksepsi dari tergugat;

b.      Pihak mengajukan hak ingkarnya;

c.       Adanya permintaan dari pihak agar pihak ketiga diikutsertakan ke dalam proses yang sedang berjalan (vrijwaring) atau ada pihak ketiga yang mau campur ke dalam proses yang sedang berjalan (intervensi);

d.      Adanya permohonan sita (beslag);

e.      Adanya gugatan/permohonan provisional, seperti istri dalam gugatan cerai minta ditetapkan nafkah anak atau berpisah rumah dari suaminya selama perkara sedang berlangsung;

f.        Dan lain-lain.

Jika tergugat mengajukan eksepsi relative pada siding pertama maka hakim wajib memutusnya terlebih dahulu sebelum melanjutkan pemeriksaan atas pokok perkara dan putusan di sini disebut putusan sela. Akan tetapi, jika majelis hakim mengabul-kan eksepsi tergugat, hal mana berarti pemeriksaan terhadap pokok perkara akan stop (tidak jadi) berarti putusan sela di situ akan menjadi putusan akhir, karenanya penggugat boleh naik banding atas

Jika pihak mengajukan keberatan perkaranya diperiksa oleh hakim atau panitera yang sedang menyidangkan perkaranya karena hakim atau panitera ada di antaranya  yang terhalang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyidangkan perkara itu maka hakim harus mengambil putusan sela.

Jika permohonan sita  diajukan setelah siding berjalan maka hakim harus mengambil keputusan sela apakah permohonan sita tersebut dikabulkan atau ditolak.”

Jika perkara sedang berlangsung antara dua pihak, salah satu pihak meminta kepada hakim agar pihak ketiga diikutsertakan ke dalam proses maka hakim harus mengambil keputusan apakah permohonan itu dikabulkan atau tidak. Begitu juga kalau ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan untuk turut ke dalam proses yang sedang berjalan (vrijwaring).

Jika seorang istri sedang menggugat suaminya untuk cerai misalnya tetapi selama sidang sedang berjalan istri memohon ke Pengadilan Agama agar diizinkan Suami_istri tidak tinggal serumah dengan pertimbangan kemungkinan bahaya yang akan ditimbulkan maka majelis hakim harus mengambil keputusan sela apakah permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak.

Putusan sela wajib diucapkan dalam sidang  terbuka untuk umum sebagaimana mengucapkan keputusan akhir sekalipun tidak mesti putusan sela dibuatkan tersendiri melainkan cukup dalam Berita Acara Sidang.

Terhadap putusan sela tidak dapat dimohonkan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir (pokok perkara).

4.    Kekuatan Putusan

Putusan pengadilan mempunyai 3 kekuatan, yaitu: (1) kekuatan mengikat (bindende kracht), (2) kekuatan bukti (bewijzende kracht), dan (3) kekuatan eksekusi (executoriale kracht).

Suatu putusan mempunyai kekuatan mengikat dan mempunyai kekuatan bukti ialah setelah putusan tersebut memperoleh kekuatan hokum yang tetap (in kracht). Suatu putusan dikatakan in kracht ialah apabila upaya hokum seperti verzet, banding, kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah in kracht tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan  sangat tertentu sekali.

Putusan yang sudah in kracht, sekalipun ada dimohonkan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, tidak terhalang untuk dieksekusi, itulah yang dikatakan mempunyai kekuatan eksekusi.

Suatu putusan dikatakan mempunyai kekuatan bukti misalnya putusan cerai. Ia merupakan bukti otentik terjadinya cerai.

.    B. Pengertian Penetapan

Penetapan disebut al-isbat (Arab) atau beschiking (Belanda), yaitu produk pengadilan Agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya, yang diistilahkan jurisdiction voluntaria. Dikatakan bukan peradilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu, sedangkan ia tidak perkara dengan lawan.

Karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas permohonan pemohon yang  tidak berlawanan maka diktum penetapan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat menyatakan (declaratoire) atau menciptakan (constitutoire).

2.    Bentuk dan Isi  Penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama saja dengan bentuk dan isi putusan walaupun ada juga sedikit perbedaannya sebagai berikut:

a.    Identitas pihak-pihak pada permohonan dan pada penetapan hanya memuat identitas pemohon. Kalaupun di situ dimuat identitas termohon, tapi termohon disitu bukanlah pihak.

b.   Tidak akan ditemui kata-kata”berlawanan  dengan” seperti pada putusan.

c.    Tidak akan ditemui kata-kata “Tentang duduk perkaranya” seperti pada putusan,melainkan langsung diuraikan apa permohonan pemohon.

d.   Amar penetapan paling-paling bersifat declaratoire atau constitutoire.

e.   Kalau pada putusan didahului kata-kata “memutuskan” maka pada penetapan dengan kata “menetapkan”.

f.     Biaya perkara selalu dipikul oleh pemohon,sedangkan pada putusan dibebankan kepada salah satu dari pihak yang kalah atau ditanggung bersama-sama oleh pihak penggugat dan tergugat tetapi dalam perkara perkawinan tetap selalu kepada penggugat atau pemohon.

g.    Dalam penetapan tidak mungkin ada reconventie atau interventie atau vrijwaring.

Ketika membuat penetapan, tentu saja prinsip-prinsip perbedaan ini disesuaikan saja.

3.    Kekuatan Penetapan

Putusan mempunyai 3 kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pension Pegawai Negeri Sipil dari suami-isteri yang tidak ada sengketa antara keduanya, tetapi dulu-dulunya mereka kawin belum begitu tertib pencatatan nikah sehingga tidak mempunyai akta nikah.

4.    Suatu Catatan

Apa yang terurai pada butir B. 1, 2, dan 3 diatas adalah penetapan dalam bentuk murni voluntaria. Di lingkungan Peradilan Agama ada beberapa jenis perkara di bidang perkawinan yang produk Pengadilan Agama berupa Penetapan, ada pemohon dan termohon, tetapi ternyata bukan penetapan dalam bentuk voluntaria murni, sehingga penetapan di situ harus dianggap putusan, pemohon dan termohon harus dianggap sebagai penggugat dan tergugat. Dalam hal ini, teori umum penetapan terurai di B. 1, 2, dan 3 tidak berlaku melainkan diberlakukan teori umum yang tersebut di A. 1, 2, 3, dan 4 sebelumnya.

C. Produk Khusus

Sebelum berlakunya UU Nomor  7 tahun 1989, di samping produk Putusan dan Penetapan, ada produk Pengadilan Agama yang disebut SKT3 (Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak) sebagai realisasi dari bunyi Pasal 17 PP Nomor  9 tahun 1975. Pasal ini telah dicabut/digantikan oleh Pasal 71 ayat (2) UU Nomor  7 tahun 1989, sehingga SKT3 sudah bertukar dengan penetapan yang tidak berlaku banding seperti disebutkan pada Pasal 71 ayat (2) tersebut.

KESIMPULAN:

Setelah Pengadilan Agama memeriksa perkara maka ia harus mengadilinya atau memberikan putusan dan mengeluarkan produknya. Produk Pengadilan Agama sejak berlakunya UU Nomor 7 tahun 1989 hanya 2 macam, yaitu: (1) putusan dan (2) penetapan. Sebelumnya ada produk ke (3) yaitu surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak (SKT3) , yang kini tidak ada lagi.

DAFTAR PUSTAKA

  Dr. H. Roihan A. Rasyid,S.H., M.A.2010, Hukum Acara Peradilan Agama, Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.

Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama